Utopian Politik Indonesia

Apa yang terbayang di pikiran jika melihat kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Di mana politik tak lagi menjadi satu wadah untuk mengapresiasikan kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Ketiga nilai itu telah lama tenggelam dalam lumpur-lumpur kecurangan, ketamakan, dan keegoisan diri. Parahnya lagi, politik Indonesia saat ini semakin jauh tenggelam ke dalam stigma-stigma kebobrokan itu. Politik tak lagi hanya tenggelam dalam pemahaman negatif dalam dirinya. Politik itu diubah menjadi politik dalam dimensi negativitas yang menghalalakan segala cara mewujudkan keinginan. Politik murni sebagai mesin untuk mencapai “tujuan”.
Saya masih ingat ketika DKI Jakarta hendak melaksanakan Pilkada Agustus tahun lalu, begitu terlihatnya gaya-gaya kotor dalam panggung politik. Satu contoh kecil untuk melihat bagaimana rupa politik kita. Ketika itu, poster, pamflet, stiker, dan spanduk-spanduk yang berisi kampanye-kampanye para kandidat sudah bertebaran di mana-mana, padahal jadwal kampanye belum dimulai. Meski nampak sepele, ini cerminan kita bahwa yang namanya mematuhi aturan, sikap fairplay, dan kejujuran tidak lagi pernah kita perhatikan. Untungnya pada waktu itu ada instruksi untuk membersihkan atribut-atribut kampanye tersebut. Satu tindakan yang cukup layak untuk mendapatkan penghargaan—dalam tataran tertentu.
Namun, dari tindakan yang bagus itu, ada beberapa hal yang mengurangi nilai kebaikan dalam penertiban itu. Tindakan penertiban poster-poster dan spanduk-spanduk itu dilakukan oleh Dinas Ketertiban dan Pertamanan Kota, dan dengan tujuan ketertiban dan keindahan saja. Seharusnya, akan lebih baik jika Pemda langsung yang bertindak membersikan poster-poster dan spanduk-spanduk yang berbau politis ini. Hal ini tentu akan mempertegas ketidakbolehan untuk memasang spanduk, poster, pamlet, dan lainnya yang berbau kampanye sebelum waktunya. Berkaitan dengan tujuan, penertiban itu akan lebih baik lagi bila tujuan pelaksanaan tindakan ini dikarenakan muatan yang terkandung dalam poster dan spanduk-spanduk itu. Penertiban itu dilakukan karena ada masalah serius di dalamnya, jadi tidak semata-mata karena nilai estetis saja. Pelanggaran itu memang masih dalam koridor tataran etis saja, yang sanksi hukumnya tidak seberapa besarnya. Namun hal itu bukan berarti tak ada tindakan tegas yang harus dilakukan.
Memanfaatkan celah hukum untuk dijadikan pembenar tindakan memang keahlian bangsa ini, dengan contoh kongkritnya, pemasangan poster, bendera, dan spanduk-spanduk yang berbau kampanye itu. Hukum memang bercelah, tapi nilai etis seharunya tetap dijunjung. Namun, kondisi yang terlihat adalah sebaliknya. Hal ini, sudah menunjukkan bahwa dunia perpolitikan bangsa ini memang belum mampu menghargai nilai-nilai etis yang seharusnya dijunjung tinggi-tinggi. Nilai-nilai etis dipakai hanya saat-saat di mana hal itu menguntungkan. Nilai-nilai pragmatisme lebih mendominasi alam pikiran politikus-politikus Indonesia. Ingat kasus Pak Soeharto kemarin, sewaktu beliau di rawat di rumah sakit! Kuasa hukumnya berkata bahwa kita harus memiliki etika dalam menangani kasus perdata Pak Harto karena beliau sedang sakit. Nilai etis digunakan untuk berkelit. Menjadi pragmatis sekali nilai sebuah etika di negeri ini.
Jika bangsa ini, memang bangsa yang beradab dan bangsa yang memiliki kesadaran, tetunya hal ini akan dibuang jauh-jauh. Dengan implikasi, selain karena secara moral ini merupakan tindakan yang tidak baik, tindakan ini juga merupakan wujud dari ketidakdewasaan politik bangsa ini.
Dari sini seharusnya, tindakan “curi start” yang dilakukan para calon pemimpin ini, sudah menyadarkan para pemilih untuk tidak memilih mereka. Andaikan saja tindakan curi strat ini menjadi cerminan kepemimpinan mereka di masa yang akan datang, tentu hal ini dapat dijadikan pertimbangan. Bagaimana mereka dapat menjadi pemimpin yang baik jika belum menjadi pemimpin saja mereka telah melakukan tindakan tidak jujur.
Melihat lebih jauh dalam koridor nilai-nilai etis. Nilai etis seharusnya menjadi bagian penting dalam praktisnya. Jika saja nilai-nilai etis ini dijadikan pijakan oleh para politikus dewasa ini dalam tindakan-tindakannya, maka akan ada hal positif penting yang bisa didapat.
Pertama, tatanan sosial akan berdiri secara baik dan sehat. Dengan orang-orang yang melandaskan tindakannya pada nilai-nilai kebaikan moral, maka akan terciptalah kondisi yang kondusif—setidaknya secara teoris ini dapat dipertanggungjawabkan—di mana satu sama lain dapat berbagi dan menghormati. Di mana kepentingan bersama dapat berjalan beriringan dengan kepentingan individu tanpa harus ada kontradiksi ekstrim di antara keduanya.
Kedua, para politikus yang memang bergerak dalam ruang lingkup publik dan biasanya menjadi publik figur, dapat menjadi panutan yang baik bagi generasi yang lebih muda. Kondisi generasi muda saat ini yang notabene “amburadul”, memerlukkan sekali sosok-sosok yang dapat menjadi tauladan. Kurangnya publik figur yang baik untuk menjadi panutan menjadi salah satu penyebab menurunnya moralitas generasi muda Indonesia. Generasi penerus ini lebih banyak melihat keburukan daripada kebaikan orang yang seharusnya menjadi panutan mereka. Dan kemudian, keburukan ini muncul sebagai legitimator untuk membenarkan “tindakan” mereka. Jadi, jangan salahkan jika generasi mendatang akan melakukan tindakan buruk yang pernah dilakukan oleh generasi sekarang dan sebelumnya. Siklus ini harus segera dipotong dengan jalan menyadarkan diri sendiri akan pentingnya suatu nilai etis.
Hal ketiga yang didapat ketika nilai-nilai etis itu dipraktekkan adalah kepercayaan. Apa yang didapat dari satu nilai kejujuran? Apa yang diperoleh dari satu nilai yang bernama keadilan? Apa yang ditemukan ketika nilai kebijaksanaan itu disupremasi? Dan salah satu jawabannya adalah kepercayaan. Nilai-nilai etis ini akan selalu memunculkan implikasi dasar yang termanifestasikan dalam kepercayaan orang lain pada pelaku. Krisis kepercayaan yang selama ini terjadi adalah akibat dari krisis nilai-nilai etis dalam diri politikus bangsa. Bahkan, akhirnya dari krisis kepercayaan ini, sikap apatis rakyat terhadap para “politikus” muncul. Mereka tak lagi mau tahu apa yang dikerjakan para politikusnya. Ini tentunya menjadi satu indikasi yang tidak baik dalam rangka membangun bangsa yang sedang dalam kondisi kacau balau ini. Dan banyak sekali arti penting akan adanya kepercayaan itu.
Dari tiga manfaat nilai-nilai etis jika dipraktekkan, sudah cukup dapat disimpulkan bahwa bangsa ini perlu sekali berpijak pada nilai-nilai etis dalam bertindak. Urgensitas ini sebisanya dapat dipraktekkan, tak hanya oleh politikus, rakyat, maupun pemerintah, tetapi oleh semua, demi terciptanya sebuah negeri Indonesia yang lebih baik.

3 thoughts on “Utopian Politik Indonesia

  1. menurut saya politik di indonesia bersih.karena saya belum pernah mendengar bahwa politik indonesia ada yang setuju dengan adanya korupsi..

  2. Pingback: Ichanehh's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s