Kita Butuh Penjiwaan

Uskup agung Canterbury, Rowan Williams mengusulkan agar Inggris memberlakukan syariatisasi Islam sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial antara warga muslim dan non muslim, atau juga dengan pemerintah. Langkah ini dinilainya juga dapat mengurangi aksi-aksi gerakan ekstrimis yang hari-hari ini marak melakukan teror di mana-mana, termasuk di Inggris. Uskup mengharapkan dari pemberian hak-hak khusus ini, warga muslim dapat hidup tenang berdampingan dengan warga Inggris yang lainnya. Dia melihat bahwa tidak ada yang salah dengan syariatisasi Islam di Inggris, dengan catatan aturan-aturan yang akan diterapkan itu berkenaan dengan hukum-hukum sipil saja. Sedangkan hukum-hukum pidana semisal, hukum potong tangan bagi para pencuri, tentu hal itu tidak akan sesuai dengan kultur Inggris.

Sayangnya, anjuran uskup ini tidak mendapatkan sambutan yang baik dari pemerintah Inggris. Bahkan melalui salah satu jurubicaranya, Perdana Menteri Gordon Brown mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada syariatisasi Islam di Inggris, hukum yang berlaku di Inggris adalah hukum yang diberlakukan untuk semua. Jadi tidak mungkin ada hukum-hukum khusus untuk kalangan tertentu, termasuk untuk warga muslim.

Wacana syariatisasi itupun sepertinya akan semakin menghangat. Setelah mendengar bahwa ada uskup yang menganjurkan cara ini, satu legitimator untuk mengangkat isu dan menjadikannya sebagai sebuah peraturan dalam sistem kehidupan bernegara muncul. Terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia. Dan di sini isu itu telah dibukakan pintunya oleh Republika. Satu keinginan lama beberapa kalangan yang menghendaki pemberlakuan syariatisasi Islam di Indonesia tercinta. Legitimator dari luar yang notabene ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu sebuah pembenaran bahwa syariatisasi Islam memang benar untuk dilakukan dan itu diakui oleh orang di luar Islam, bahkan uskup agung yang mengatakannya. Upaya kembali untuk mengangkat wacana ini mendapat angin segar tentunya.

Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh kita semua adalah ucapan uskup agung, yang menyatakan bahwa hanya bidang sipil saja yang hendak sesuai untuk diterapkan. Syariatisasi dalam tindak pidana “haram” hukumnya diberlakukan. Dan saya setuju dengan hal ini, meski belum tahu secara pasti batasan apa yang dikatakan oleh uskup Rowan Williams perihal bidang sipil itu. Yang saya tangkap dari ungkapan itu adalah semacam aturan-aturan yang berkenaan dengan muamalah, waris, mode pakaian, yang berdasarkan Islam. Dan lagi-lagi ini masih nampak begitu umum sekali. Selain itu kesetujuan saya itu juga didasari oleh kodrat saya sebagai seorang muslim, yang tentu ingin agar dalam kehidupan bernegara ini ada nuansa Islami yang dimunculkan.

Namun, di balik kesetujuan saya ini, ketika membayangkan bahwa Inggris dengan mayoritas warganya adalah non muslim, tentu tidak mungkin memberlakukan aturan-aturan ini pada warga yang non muslim itu. Akan muncul pengkotak-kotakan aturan yang harus diberlakukan. Setidaknya ini asumsi pertama saya, yang kalau dipikir lagi memang ada benarnya. Bahwa tidak mungkin menerapkan hukum Islam pada warga non-Islam, tentunya kalau kita-warga muslim- tidak mau dikatakan sebagai diskriminator.

Setelah memperhatikan ini, kesetujuan saya pada syariatisasi itupun berangsur-angsur turun. Bayangan yang nampak kemudian adalah adanya sebuah hukum agama yang disahkan oleh negara yang bila melanggarnya berarti si pelanggar-warga muslim-adalah pelanggar hukum yang patut dikenai sanksi yang sah berdasarkan hukum negara. Hanya itu saja sepertinya manfaat dari pemberlakuan syariatisasi Islam, di samping dikatakan bahwa ini dapat merubah akhlak manusia-manusia pelaku aturan ini. Lagi-lagi itu tak dapat menjamin, akhlak baik tidak akan muncul begitu saja dengan adanya aturan-aturan sah dari negara.

Kehidupan bernegara yang tadinya tidak rumit akhirnya akan menjadi ruwet dengan adanya pengkotak-kotakan hukum semacam ini. Keika Islam mengakifkan hukum-hukumnya pada tataran negara, maka memungkinkan setiap agama yang ada di Indonesia akan meminta hak yang sama.  Di mana umat Islam memiliki hukum negara untuk umat Islam sendiri, umat Kristen, Hindu, dan Budha juga demikian. Padahal yang didapat hanyalah sebuah bentik pengakuan, yang saya rasa umat Islam atau umat agama lain tidak memerlukan itu.

Selain asumsi pertama tadi, bahwa syariatiasasi Islam adalah bentuk pengkotak-kotakan hukum, muncul pula asumsi lain, dan ini nampak kurang baik, meski sejak awal tadi saya mengatakan bahwa ini akan sulit dilaksanakan, bahkan tidak mungkin. Asumsi kedua itu adalah adanya satu hukum yang dipatuhi oleh seluruh kalangan, baik muslim maupun non muslim semuanya harus menjalani aturan-aturan yang sama di mata hukum. Sebuah diskriminasi besar tentu dicipta dengan adanya syariatisasi Islam macam ini.

Melihat dua asumsi ini, saya kira cukup untuk dapat memahami lebih jauh bahwa syariatisasi pada dasarnya tidaklah memiliki nilai penting yang jelas. Dan saya kemudian akan lebih setuju dengan pemisahan agama dan negara-dengan catatan tertentu-yang membiarkan agama tetap ada pada koridornya dan negarapun ada pada tempatnya sendiri.Atau saya lebih setuju dengan kondisi sekarang, yang nampak tidak seluler maupun nuansa syariatisasi di dalamnya. Seharusnya dari sini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa sebenarnya kita tidak memerlukan itu legalisasi hukum agama untuk menjadi hukum negara, kita hanya butuh mengamalkan kereligiusan pada diri kita masing-masing. Kita terlalu fokus pada nilai-nilai fisik, dan lupa bahwa sebenarnya yang dapat merubah amoralitas bangsa ini adalah penjiwaan pada nilai-nilai itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s